Menu

Search

Terbaru

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH | pada Nov 18, 2024
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | pada Nov 18, 2024
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45 / 475 / TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN UNTUK WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 | pada Nov 14, 2024

Inventarisasi Peraturan

2024 454
2023 374
2022 574
2021 52
2020 46
Lihat Semua

Top News

LAUNCHING WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LAUNCHING WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Jul 26, 2018

KEGIATAN PENDAMPINGAN APLIKASI INTEGRASI SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) TINGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEGIATAN PENDAMPINGAN APLIKASI INTEGRASI SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) TINGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Aug 27, 2018

Alur Kerja Aplikasi SISINFO PBJ

Alur Kerja Aplikasi SISINFO PBJ

May 24, 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

Dec 20, 2018

Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional Tahun 2017

Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional Tahun 2017

May 9, 2018

Statistik

Tema

Pengadaan Barang/Jasa Keuangan Perizinan E-Government Keterbukaan Informasi Publik Teknologi Informasi Lain-lain

Lihat Semua

ABSTRAKSI PRODUK HUKUM

Detail Produk Hukum unduh PDF

Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan,

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Tanggal Diundangkan 25 Mar 2022

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK